ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ruchyat menegaskan pentingnya perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja sektor informal dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang selama ini dinilai belum mendapatkan proteksi sepadan dengan kontribusinya terhadap negara.

Penegasan tersebut disampaikan Ruchyat dalam Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (4/2/2026). Dalam forum tersebut, ia mempertanyakan langkah konkret yang akan ditempuh BPJS Ketenagakerjaan untuk menjangkau dua kelompok pekerja terbesar yang justru paling rentan.

Ruchyat menyoroti peran strategis Pekerja Migran Indonesia dalam menopang perekonomian nasional. Berdasarkan data yang ia sampaikan, remitansi PMI pada tahun 2024 mencapai Rp253,3 triliun, angka yang disebutnya sangat signifikan bagi devisa negara.

“Kita tidak bisa menutup mata. Kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi nasional sangat besar, namun perlindungan sosial yang mereka terima masih belum optimal,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan serius antara besarnya sumbangan ekonomi dengan jaminan keselamatan dan kesejahteraan kerja yang seharusnya mereka peroleh. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan diminta keluar dari stigma sebagai lembaga yang hanya melayani pekerja kantoran atau sektor formal.

Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga

Tak hanya menyoroti PMI, Ruchyat juga mengingatkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Indonesia masih didominasi sektor informal. Sekitar 60 persen tenaga kerja nasional berasal dari sektor ini, namun tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih relatif rendah.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga persepsi publik yang keliru. Banyak pekerja informal masih menganggap program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan untuk mereka.

“Ini tantangan besar. Bagaimana Dewan Pengawas memastikan direksi mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja informal, yang justru menjadi mayoritas tenaga kerja kita,” kata Ruchyat saat mengajukan pertanyaan kepada calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dasep Suryanto.

Menutup pandangannya, Ruchyat berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat menjalankan mandat secara lebih progresif dan responsif. Ia menekankan pentingnya manajemen yang aktif menjangkau pekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, agar setiap kontribusi yang dibayarkan benar-benar berbanding lurus dengan perlindungan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Baca juga: Dorong Revitalisasi Total Wisata Guci, Abdul Fikri Faqih Usulkan Akses Gratis Pancuran 13 untuk Dongkrak Ekonomi Warga