ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Peta pembangunan perdesaan di Jawa Tengah mengalami lompatan signifikan. Data Indeks Desa (ID) Tahun 2025 mencatat, jumlah desa berstatus mandiri di provinsi ini meningkat drastis hingga 2.208 desa, naik hampir 700 desa dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang masih berada di angka 1.530 desa.

Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pembangunan berbasis desa yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menunjukkan dampak nyata dan merata. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyebut lonjakan itu sebagai hasil dari konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat desa sebagai fondasi pembangunan.

“Peningkatan status desa ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh,” ujar Nadi Santoso, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, capaian tahun ini juga dipengaruhi oleh perubahan metode pengukuran. Jika sebelumnya menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), kini penilaian beralih ke Indeks Desa (ID) sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024. Metode baru ini dinilai lebih komprehensif karena mengukur desa dari enam dimensi utama, mulai dari layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, hingga tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan klasifikasi Indeks Desa 2025, kondisi desa di Jawa Tengah kini didominasi oleh desa maju dan mandiri. Rinciannya, terdapat 2.208 desa mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, serta 15 desa tertinggal. Yang menggembirakan, kategori desa sangat tertinggal sudah sepenuhnya terhapus dari wilayah Jawa Tengah.

Baca juga: Jalur Semarang–Purwodadi Putus Total, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan Siaga Penuh di Grobogan

Nadi menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pendekatan lintas sektor yang terus diperkuat di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Seluruh organisasi perangkat daerah dilibatkan dalam pembangunan desa sesuai bidang masing-masing, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal.

“Desa tidak bisa dibangun secara parsial. Semua aspek saling terkait dan harus ditangani bersama,” jelasnya.

Sementara itu, masih adanya desa tertinggal disebut sebagai dampak penyesuaian indikator penilaian yang lebih ketat. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan seluruh desa tersebut segera naik kelas melalui pendampingan intensif dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Faktor pendukung lain yang dinilai krusial adalah peningkatan bantuan keuangan desa dari pemerintah provinsi. Pada 2024, alokasi anggaran desa mencapai Rp1,6 triliun, lalu naik menjadi Rp1,7 triliun pada 2025. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat infrastruktur desa serta meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat.

“Di saat dana desa dari pusat mengalami penyesuaian, bantuan provinsi menjadi penopang penting bagi keberlanjutan pembangunan desa,” kata Nadi.

Baca juga: 532 Warga Brebes Terdampak Tanah Gerak, Pemprov Jateng Percepat Relokasi dan Pembangunan Huntara

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis, peningkatan status desa akan memberi efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketahanan sosial masyarakat.

“Membangun Jawa Tengah harus dimulai dari desa. Ketika desa kuat, mandiri, dan maju, maka pembangunan daerah akan bergerak lebih kokoh dan berkelanjutan,” pungkasnya.