ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri tekstil kembali menjadi perhatian serius DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai sinyal positif dalam upaya meredam gelombang PHK dan memperkuat perlindungan tenaga kerja.
Menurut Netty, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih memegang peran vital dalam struktur ketenagakerjaan nasional. Sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya pekerja dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Namun, realitas bahwa puluhan ribu pekerja harus kehilangan pekerjaan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya tekanan serius yang dihadapi industri tersebut.
“PHK dalam jumlah besar tidak bisa dipandang sebagai persoalan sektoral semata. Ini menyangkut keberlangsungan hidup pekerja dan stabilitas sosial ekonomi. Karena itu, respons pemerintah harus terintegrasi dan tepat sasaran,” kata Netty.
Ia menegaskan, berbagai stimulus yang telah disiapkan pemerintah, seperti keringanan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, relaksasi kebijakan pengupahan, hingga dukungan fiskal—perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat serta kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan industri di lapangan. Tanpa penguatan implementasi, insentif berisiko tidak efektif menahan laju PHK.
Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga
Netty juga mengingatkan bahwa langkah pencegahan jauh lebih strategis dibandingkan penanganan pasca-PHK. Pasalnya, pekerja yang telah kehilangan pekerjaan berpotensi tidak memperoleh perlindungan secara optimal, meskipun negara telah menyiapkan instrumen seperti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“JKP adalah bentuk kehadiran negara bagi pekerja yang terdampak PHK. Namun, skema ini akan kewalahan jika PHK terjadi secara masif. Karena itu, kebijakan pencegahan harus menjadi fokus utama,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Fraksi PKS tersebut mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, tidak hanya antara Kemenaker dan Kemenkeu, tetapi juga melibatkan kementerian teknis terkait industri dan perdagangan. Menurutnya, solusi jangka pendek diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha, sementara kebijakan jangka menengah dibutuhkan agar industri tekstil mampu beradaptasi dan berdaya saing.
“Perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus berjalan seiring. Dengan kolaborasi kebijakan yang solid, kita berharap gelombang PHK dapat ditekan dan hak-hak pekerja tetap terlindungi,” pungkasnya.
