ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Demokrasi yang telah lama diterapkan di Indonesia dinilai belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Isu tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Bachrudin, bersama warga Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Senin (26/1/2026) malam.

Dalam forum dialog tersebut, Bambang menegaskan bahwa demokrasi merupakan hak dasar rakyat yang tidak boleh direduksi, termasuk dalam wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPR. Menurutnya, meski demokrasi belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan, solusi yang ditempuh bukan dengan mencabut hak pilih masyarakat.

“Demokrasi itu hak rakyat. Jika pilkada kemudian diambil alih oleh DPR, itu justru langkah mundur. Masalahnya bukan pada demokrasi, tetapi pada bagaimana demokrasi dijalankan,” ujar Bambang.

Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat agar mampu menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Dengan literasi politik yang baik, proses demokrasi diharapkan melahirkan pemimpin yang amanah, memahami tugas dan fungsinya, serta benar-benar berpihak pada rakyat.

Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran pemimpin di tengah masyarakat. Menurut Bambang, kesejahteraan tidak akan tercapai jika pemimpin tidak memahami secara langsung kondisi dan kebutuhan rakyatnya.

Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga

“Bagaimana mungkin tahu kebutuhan rakyat kalau tidak pernah turun ke lapangan? Pemahaman terhadap kondisi riil masyarakat adalah kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan,” tambahnya.

Praktik Demokrasi di Desa dan Tantangannya

Dari kalangan akademisi, Dosen Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dra. Dr. Tri Wuryaningsih, M.Si, memaparkan bahwa praktik demokrasi sejatinya telah berjalan di tingkat desa, salah satunya di Desa Purwosari. Ia mencontohkan mekanisme Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam penetapan penerima bantuan sosial.

“Keputusan penerima bantuan ditetapkan melalui musyawarah bersama, bukan berdasarkan instruksi kepala desa. Ini mencerminkan keterlibatan publik, transparansi, dan persamaan hak,” jelasnya.

Baca juga: Lansia di Sruweng Tewas Tersengat Listrik Saat Cari Rumput, Polisi Imbau Warga Waspada Instalasi Berbahaya

Menurut Tri Wuryaningsih, proses demokratis semacam ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran, sekaligus membuka ruang pengawasan publik. Namun demikian, ia mengingatkan masih banyak tantangan yang menghambat demokrasi dalam menghadirkan kesejahteraan.

Beberapa di antaranya adalah ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta minimnya keberpihakan politik terhadap kelompok rentan.

Gagasan ABI sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan

Sementara itu, peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup (LPPSLH) Purwokerto, Dr. Barid Hardiyanto, memperkenalkan konsep Affirmative Basic Income (ABI) sebagai alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan.

Ia menjelaskan, pengalihan sebagian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke skema ABI dinilai mampu menekan angka kemiskinan hingga nol persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin yang menjadi sasaran ABI mencapai 23,85 juta jiwa.

Baca juga: Svarga Mina Padi Banyumas, Surga Wisata Edukasi di Kaki Gunung Slamet yang Hidupkan Ekonomi Desa

“Jika besaran ABI ditetapkan Rp600 ribu per orang per bulan, mendekati Garis Kemiskinan BPS sebesar Rp609.160, maka total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp171,72 triliun. Angka ini hanya sekitar 51 persen dari total anggaran MBG yang diproyeksikan mencapai Rp335 triliun,” paparnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme warga yang tinggi. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan dan keluhan, mulai dari praktik demokrasi di tingkat nasional, peluang penerapan ABI, hingga persoalan fasilitas umum di Perumahan Purwosari dan pemotongan dana desa.

Forum tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat.