ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan strategi pengelolaan fiskal menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Penguatan pendapatan daerah serta pengendalian belanja menjadi fokus utama untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah dinamika ekonomi dan perubahan kebijakan nasional.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan, kinerja pengelolaan anggaran pada 2025 menunjukkan hasil yang solid. Bahkan, realisasi belanja Pemprov Jateng dinilai sebagai yang terbaik di antara provinsi di Pulau Jawa, baik dari sisi serapan maupun efektivitas program.

Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp23,76 triliun, sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp23,87 triliun. Meski terjadi selisih belanja sebesar Rp109,24 miliar, kondisi kas daerah tetap terjaga positif berkat pembiayaan neto sebesar Rp576,95 miliar. Dengan demikian, sisa saldo kas daerah masih tercatat Rp467,70 miliar.

Dengan kondisi fiskal tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih selektif dan disiplin dalam menyusun program kerja tahun 2026. Setiap kegiatan diminta berbasis prioritas dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Penggunaan anggaran harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada pemborosan atau program yang tidak berdampak, karena itu bisa mengganggu stabilitas fiskal daerah,” ujar Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan APBD dan percepatan penyusunan APBD 2026 di Semarang, Selasa, (10/2/2026).

Baca juga: Jalur Semarang–Purwodadi Putus Total, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan Siaga Penuh di Grobogan

Selain penguatan efisiensi internal, Gubernur juga mendorong optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah. Menurutnya, BUMD harus berorientasi pada kinerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif.

Percepatan Pendapatan dan Efisiensi

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan bahwa percepatan pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran daerah. Berdasarkan evaluasi 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 96,38 persen dari target yang ditetapkan.

Ia mengakui, tantangan terbesar berasal dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terdampak perlambatan ekonomi serta kebijakan nasional terkait kendaraan listrik yang dibebaskan dari pungutan BBNKB.

“Kondisi ini menuntut kita lebih kreatif dan adaptif dalam menggali sumber pendapatan lain, sekaligus memastikan setiap rupiah belanja memberikan nilai manfaat yang maksimal,” kata Sumarno.

Baca juga: 532 Warga Brebes Terdampak Tanah Gerak, Pemprov Jateng Percepat Relokasi dan Pembangunan Huntara

Untuk menjaga keseimbangan fiskal pada 2026, Pemprov Jateng menyiapkan langkah penyesuaian anggaran senilai Rp814 miliar melalui dua pendekatan utama. Pertama, optimalisasi pendapatan dengan fokus pada peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, serta Pajak Air Permukaan melalui kolaborasi lintas sektor. Kedua, penguatan efisiensi dan efektivitas belanja dengan melakukan peninjauan ulang seluruh program OPD agar tetap selaras dengan target kinerja utama tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Dengan langkah tersebut, Pemprov Jateng optimistis stabilitas fiskal 2026 dapat terjaga dan mampu menopang agenda pembangunan daerah secara berkelanjutan.