ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat langkah menuju target sebagai salah satu penopang utama pangan nasional pada 2026 dengan mengintensifkan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, strategi pembangunan pangan di wilayahnya tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi kemasyarakatan, hingga sektor swasta agar target produksi dapat tercapai secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis, (29/1/2026) malam. Forum ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, jajaran Forkopimda Jawa Tengah, serta perwakilan LDK dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Luthfi, salah satu langkah konkret yang telah ditempuh adalah membangun komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk meningkatkan produksi padi hingga sekitar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2026. Selain padi, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan produktivitas komoditas strategis lain, seperti jagung dan tanaman pangan pendukung.

Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan. Luthfi menilai, peran organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam menggerakkan partisipasi publik dan memperkuat kesadaran kolektif tentang ketahanan pangan.

Baca juga: Jalur Semarang–Purwodadi Putus Total, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan Siaga Penuh di Grobogan

Ia pun mengajak Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah untuk turut mengambil bagian dalam agenda pembangunan daerah. Menurutnya, dakwah tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan, tetapi juga dapat menjadi sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kerja pembangunan harus dilakukan bersama-sama. Organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah, memiliki peran strategis untuk mendorong kesejahteraan umat melalui aksi nyata di lapangan,” ujarnya.

Sektor Pangan Jateng

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa kinerja Jawa Tengah di sektor pangan mendapat perhatian positif dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan yang disampaikannya, Jawa Tengah dinilai konsisten menjalankan program-program unggulan yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.

Zulkifli juga memaparkan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat. Pada 2025, produksi beras nasional tercatat surplus sekitar 4 juta ton, sehingga Indonesia tidak lagi melakukan impor beras. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus berlanjut pada 2026, termasuk untuk komoditas jagung, seiring dengan meningkatnya nilai tukar petani.

Baca juga: 532 Warga Brebes Terdampak Tanah Gerak, Pemprov Jateng Percepat Relokasi dan Pembangunan Huntara

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menambahkan, gagasan yang disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi sejalan dengan nilai dasar gerakan Muhammadiyah sejak awal berdiri. Ia menegaskan, dakwah Muhammadiyah selalu membawa misi kemanusiaan dan pembangunan sosial.

Menurut Haedar, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan telah meletakkan fondasi gerakan yang tidak hanya fokus pada pendidikan dan kesehatan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, hingga penanggulangan bencana. Prinsip tersebut, kata dia, relevan untuk mendukung agenda ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di daerah.