ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di lereng Gunung Slamet tidak disebabkan oleh aktivitas penambangan. Bencana tersebut dipicu oleh faktor alam, terutama curah hujan ekstrem yang terjadi dalam durasi panjang, serta kondisi geologis dan topografis kawasan yang memang rentan.

Kepala DLHK Jawa Tengah, Widi Hartanto, menjelaskan bahwa hasil analisis menunjukkan hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi pada 23–24 Januari 2026. Di wilayah hulu lereng Gunung Slamet, curah hujan tercatat mencapai 100 hingga 150 milimeter per hari, jauh melampaui ambang normal harian yang idealnya berada di kisaran 50 milimeter.

“Curah hujan yang sangat tinggi ini menyebabkan peningkatan debit air secara drastis. Kondisi tersebut menjadi pemicu utama terjadinya banjir dan longsor di wilayah terdampak,” jelasnya. 

Selain faktor hujan, karakteristik wilayah turut memperbesar risiko bencana. Sejumlah daerah seperti Kecamatan Pulosari dan Moga di Kabupaten Pemalang berada di Sub DAS Penakir, bagian dari hulu Sub DAS Gintung. Kawasan ini memiliki kemiringan lereng yang didominasi kategori agak curam hingga sangat curam, dengan persentase mencapai sekitar 64 persen.

Kondisi lereng yang curam menyebabkan aliran permukaan air hujan mengalir dengan cepat dan memiliki daya kikis tinggi. Akibatnya, kawasan hulu hingga tengah Sub DAS Penakir rawan mengalami erosi dan longsor. Dampak lanjutan dari proses tersebut adalah meningkatnya muatan sedimen yang kemudian memicu pendangkalan sungai di wilayah hilir.

Baca juga: Jalur Semarang–Purwodadi Putus Total, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan Siaga Penuh di Grobogan

Tanah Latosol Coklat

Widi menambahkan, sejak tahun 2022 pihaknya telah mencatat banyak titik longsoran di kawasan lereng Gunung Slamet. Kerentanan tersebut juga dipengaruhi oleh jenis tanah yang mendominasi wilayah tersebut, yakni tanah latosol coklat. Jenis tanah ini bersifat gembur, mudah menyerap air hingga jenuh, dan relatif tidak stabil saat terjadi hujan lebat.

“Banjir bandang terjadi karena limpasan permukaan yang sangat cepat, ditambah suplai sedimen yang tinggi akibat sifat tanah yang mudah tererosi,” jelasnya.

DLHK juga menyoroti faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan. Menurut Widi, tutupan lahan yang baik dapat menekan dampak bencana meskipun curah hujan tinggi. Di kawasan Gunung Slamet, terdapat area dengan tutupan hutan rapat yang ditumbuhi tanaman keras, namun ada pula lahan milik masyarakat yang ditanami tanaman semusim dengan daya serap air yang lebih rendah.

Menanggapi isu yang mengaitkan longsor dengan aktivitas tambang, Widi menegaskan bahwa lokasi penambangan berada di bagian kaki gunung, dengan elevasi ratusan meter lebih rendah dari titik longsoran. Oleh karena itu, aktivitas tersebut tidak berkaitan langsung dengan kejadian banjir dan longsor di lereng Gunung Slamet.

Baca juga: 532 Warga Brebes Terdampak Tanah Gerak, Pemprov Jateng Percepat Relokasi dan Pembangunan Huntara

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, telah menyiapkan langkah penanganan jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana. Upaya tersebut antara lain melalui rehabilitasi hutan dan lahan, terutama di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tutupan vegetasinya mulai berkurang. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan.

“Kami terus mendorong penanaman pohon di kawasan Gunung Slamet bersama berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, Pemprov Jateng juga mengusulkan agar kawasan Gunung Slamet ditetapkan sebagai taman nasional,” kata Widi.

Dengan penguatan rehabilitasi lingkungan dan peningkatan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem, DLHK Jawa Tengah berharap risiko banjir dan tanah longsor di lereng Gunung Slamet dapat ditekan, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa bencana tersebut merupakan fenomena alam yang perlu diantisipasi secara bersama.