ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah cepat dan terkoordinasi untuk menindaklanjuti dugaan keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Grobogan. Penanganan medis bagi korban dan penelusuran penyebab kejadian dilakukan secara paralel guna memastikan keselamatan peserta program.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan bahwa Pemprov Jateng menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) serta jajaran Dinas Kesehatan untuk melakukan investigasi menyeluruh. Penelusuran tidak hanya berfokus pada hasil akhir makanan, tetapi mencakup seluruh rantai penyediaan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian kepada siswa.
“Dinas Kesehatan sedang melakukan asesmen secara detail untuk memastikan sumber masalahnya. Fokus kami saat ini adalah pemulihan kondisi warga yang terdampak dan memastikan penyebab kejadian bisa diketahui secara jelas,” ujar Sumarno, Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, evaluasi juga diarahkan pada aspek teknis, seperti durasi pengolahan makanan, sistem distribusi, serta penerapan standar kebersihan dapur dan peralatan masak. Hasil asesmen tersebut nantinya akan menjadi dasar perbaikan tata kelola Program MBG agar lebih aman dan terkontrol.
Keterlibatan Badan Gizi Nasional, lanjut Sumarno, menjadi bagian penting dalam penanganan kasus ini. Selain memberikan masukan teknis, BGN juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi lanjutan, termasuk penentuan sanksi apabila ditemukan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan program.
Baca juga:
Jalur Semarang–Purwodadi Putus Total, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan Siaga Penuh di Grobogan
“Kalau menyangkut evaluasi lanjutan dan sanksi, itu menjadi ranah BGN sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan per Selasa (13/1/2026) pukul 06.00 WIB, jumlah warga yang terdampak dugaan keracunan tercatat sebanyak 803 orang. Dari total tersebut, 688 orang telah dinyatakan sembuh, sementara 115 orang lainnya masih menjalani perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan terus dipantau kondisinya.
Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh korban mendapatkan layanan kesehatan optimal, sekaligus memperkuat pengawasan dan standar keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi agar tujuan peningkatan gizi masyarakat tetap tercapai tanpa mengorbankan keselamatan.
