ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang kanal aduan debottlenecking bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) pada Jumat (6/2/2026). Sidang ini menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang dihadapi, sekaligus mencari solusi cepat bersama kementerian dan lembaga terkait.

Sidang perdana fokus pada masalah yang dihadapi apotek independen berskala UMKM, diwakili oleh Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen (GAPAI). Aduan utama meliputi proses perizinan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Perizinan Bangunan Gedung (PBG), dan Izin Apotek yang dianggap memberatkan. Setelah diskusi intens, pemerintah dan pelaku usaha sepakat menambahkan fitur pemutakhiran data dalam sistem perizinan, serta menetapkan standar harga dan waktu penyelesaian SLF yang lebih transparan. Langkah ini diharapkan mempermudah perpanjangan izin dan mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM apotek.

"Kami ingin memastikan setiap pelaku usaha, khususnya UMKM, mendapatkan kemudahan berusaha tanpa terkendala prosedur yang berbelit. Sidang ini adalah salah satu bentuk respons cepat pemerintah terhadap aspirasi mereka," kata Purbaya.

Agenda sidang berikutnya membahas masukan dari PT Pertamina Patra Niaga terkait penyempurnaan tata kelola perizinan usaha untuk mendukung program Bioethanol. Kementerian dan lembaga sepakat melakukan penyesuaian regulasi agar implementasi program energi terbarukan ini berjalan optimal. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong swasembada energi, memperkuat ekonomi hijau, dan mendukung target pembangunan nasional sebagaimana dirancang Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Satya Bhakti Parikesit, hingga 6 Februari 2026 Satgas P2SP telah menerima 76 laporan melalui kanal aduan debottlenecking. Dari jumlah tersebut, 60 laporan masih dalam proses penanganan, 4 telah selesai, dan 12 dikembalikan untuk perbaikan.

Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban

"Kami terus memantau setiap laporan agar hambatan yang dialami pelaku usaha segera ditindaklanjuti dan solusi nyata dapat diberikan," tambah Satya.

Melalui mekanisme ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki iklim investasi dan mengatasi hambatan usaha secara lebih cepat dan efisien. Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, diharapkan berbagai kendala struktural dapat ditangani efektif, sehingga pertumbuhan investasi dan ekonomi nasional dapat terdorong lebih signifikan.