ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkenalkan pendekatan baru dalam penanganan persoalan perumahan melalui program bertajuk Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan. Inisiatif ini dirancang sebagai strategi terpadu untuk menekan angka kekurangan rumah (backlog) sekaligus mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut diluncurkan oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen , Sabtu (14/2/2026).

Peluncuran ini menjadi penegasan bahwa sektor perumahan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Taj Yasin menjelaskan, pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga peningkatan kualitas hunian yang sudah ada. 

“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kolaborasi. Kita ingin persoalan hunian di Jawa Tengah diselesaikan bersama-sama, dari pemerintah pusat sampai kabupaten/kota,” tegasnya.

Menurutnya, sasaran program mencakup masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah, warga yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH), hingga korban bencana yang membutuhkan relokasi. Pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan, mulai dari rehabilitasi RTLH, pembangunan rumah sederhana sehat, hingga dukungan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Taj Yasin mengungkapkan, keberhasilan Jawa Tengah dalam menekan backlog tidak lepas dari sinergi lintas sektor. Dukungan datang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga CSR perusahaan.

Baca juga: Jalur Semarang–Purwodadi Putus Total, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan Siaga Penuh di Grobogan

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus sesarengan. Dengan gotong royong seperti ini, backlog di Jawa Tengah bisa terus kita tekan,” ujarnya.

Sepanjang 2025, Pemprov Jawa Tengah merealisasikan pembangunan dan peningkatan kualitas 17.513 unit rumah dengan total anggaran Rp357,6 miliar atau 100 persen dari target. Capaian tersebut meliputi peningkatan kualitas 17.150 unit rumah, pembangunan 240 rumah sederhana sehat, pembangunan 120 rumah korban bencana dan relokasi, serta tiga unit rumah apung melalui CSR Bank Jateng.

Atas capaian itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat I terbaik dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan.

Targetkan 10.231 Unit Rumah

Memasuki 2026, Pemprov menargetkan 10.231 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp210 miliar. Fokus terbesar tetap pada peningkatan kualitas rumah eksisting sebanyak 10.074 unit, disertai pembangunan rumah sederhana sehat, relokasi korban bencana, dan pengembangan rumah apung.

Baca juga: 532 Warga Brebes Terdampak Tanah Gerak, Pemprov Jateng Percepat Relokasi dan Pembangunan Huntara

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai solusi menyeluruh. Bagi warga yang telah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah, pemerintah menggandeng BKK BPR melalui program Omah Lestari. Sementara bagi warga yang tinggal di kawasan tak sesuai ketentuan atau terdampak bencana, disiapkan skema relokasi dan bantuan pembangunan rumah baru.

Selain sektor perumahan, dalam kesempatan yang sama Pemprov juga menyerahkan bantuan pemasangan sambungan listrik bagi 100 rumah di Banyumas dan Cilacap senilai Rp119,7 juta, serta bantuan PLTS rooftop senilai Rp74,7 juta untuk UMKM Kelompok Usaha Bersama Mandiri Sejahtera di Desa Pejerukan, Kalibagor, Banyumas.

“Semua kita lakukan bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha melalui CSR, hingga Baznas bergerak dalam satu kerangka yang sama,” ujarnya.

Melalui program ini, Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Baca juga: Jalur Vital Grobogan–Semarang Lumpuh, Gubernur Jateng Kebut Pemasangan Jembatan Darurat di Lokasi Tanggul Jebol