ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama Republik Indonesia memastikan tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025 tetap dibayarkan. Kepastian ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran para guru sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag RI, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan hak guru yang telah memenuhi syarat sertifikasi. Menurutnya, pembayaran TPG bagi lulusan PPG 2025 telah menjadi perhatian serius Kementerian Agama sejak awal.

“Guru yang sudah lulus PPG 2025 tidak perlu khawatir. Tunjangan profesinya dipastikan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Thobib menjelaskan, keterlambatan pencairan TPG bukan disebabkan oleh absennya komitmen negara, melainkan faktor teknis penganggaran. Pelaksanaan PPG sepanjang 2025 baru rampung di akhir tahun, sementara proses penyusunan dan pengesahan anggaran 2026 telah ditutup pada Oktober 2025.

Akibatnya, TPG bagi lulusan PPG 2025 belum tercantum dalam struktur awal APBN 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Agama mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada DPR RI.

Baca juga: ParagonCorp Perluas Akses Pengembangan Kepemimpinan Mahasiswa Lewat Novo Club Batch 4

“Usulan tambahan anggaran tersebut telah mendapat persetujuan DPR. Saat ini prosesnya tinggal menunggu tahapan pencairan,” tuturnya.

Kementerian Agama menargetkan pencairan TPG dapat dilakukan sekitar Maret 2026, atau menjelang Hari Raya Idulfitri, sehingga diharapkan dapat membantu kesejahteraan guru.

Bantah Isu Negara Abai pada Guru

Lebih lanjut, Thobib membantah narasi yang menyebut negara tidak memiliki keberpihakan terhadap kesejahteraan guru. Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan keagamaan justru menjadi prioritas utama dalam postur anggaran Kementerian Agama.

“Sekitar 80 persen anggaran Kementerian Agama dialokasikan untuk pendidikan keagamaan. Ini mencakup madrasah dan pendidikan agama dari seluruh agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, maupun Buddha,” ungkapnya.

Baca juga: 37 Ribu Lebih Siswa Berebut Kursi Madrasah Unggulan, Seleksi SNMB 2026/2027 Kian Kompetitif

Menurut Thobib, alokasi tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik lintas agama. 

Thobib juga meluruskan potongan video Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin yang sempat beredar luas di media sosial dan memicu salah tafsir. Ia menegaskan bahwa dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Sekjen justru tengah memperjuangkan tambahan anggaran untuk program prioritas, termasuk pemenuhan TPG guru.

“Pembahasan saat itu fokus pada usulan ABT. Salah satu isu utamanya adalah bagaimana memenuhi hak guru yang telah lulus PPG 2025,” katanya. 

Selain memastikan pembayaran TPG, Kementerian Agama juga menaruh perhatian pada percepatan sertifikasi guru. Data internal menunjukkan masih sekitar 300 ribu guru, mayoritas guru madrasah swasta, yang belum tersertifikasi sehingga belum berhak menerima TPG. Untuk itu, Kemenag mengusulkan tambahan anggaran guna mempercepat pelaksanaan PPG bagi guru-guru tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperluas cakupan penerima TPG sekaligus meningkatkan mutu pendidikan keagamaan nasional.

Baca juga: Kolaborasi UMP dan Anggota DPR RI Dorong Mahasiswa Jadi Pelaku Ekonomi Kreatif dan UMKM

“Guru adalah pilar utama pembangunan peradaban. Kementerian Agama terbuka terhadap kritik dan masukan, dan akan terus membenahi tata kelola pendidikan demi melahirkan generasi yang berkualitas dan berkarakter,” pungkas Thobib.