ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah kembali menjadi perhatian publik, setelah Muhammadiyah memastikan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, (18/2/2026). Keputusan tersebut diambil melalui pendekatan astronomi dan fikih yang terstruktur dalam sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, menegaskan bahwa penetapan ini telah dituangkan secara resmi dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025. Menurutnya, penggunaan KHGT menjadi langkah strategis menuju sistem kalender Islam yang lebih terpadu.
“Penetapan 1 Ramadan 1447 H pada 18 Februari 2026 merupakan hasil penerapan parameter KHGT yang telah terpenuhi secara definitif. Ketika hilal sudah memenuhi kriteria di satu wilayah mana pun di bumi, maka secara fikih ketetapan itu berlaku global,” kata Arwin.
Dalam sistem KHGT, lanjutnya, penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameter pentingnya adalah posisi hilal setelah terjadi ijtimak (konjungsi), dengan ketentuan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat, tanpa dibatasi wilayah tertentu.
Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban
Untuk awal Ramadan 1447 H, parameter tersebut tercatat terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat, dengan tinggi hilal 5° 23’ 01” dan elongasi 8° 00’ 06”. Secara astronomis, konjungsi terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Setelah matahari terbenam, posisi hilal di wilayah tersebut memenuhi standar KHGT, sehingga keesokan harinya ditetapkan sebagai awal Ramadan.
Soal Metode, Bukan Akidah
Di Indonesia, kondisi hilal berbeda. Berdasarkan perhitungan astronomi, saat matahari terbenam posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga belum memenuhi kriteria yang digunakan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemerintah mengacu pada standar MABIMS dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, serta menunggu hasil rukyat dan sidang isbat sebelum mengumumkan keputusan resmi.
Karena itu, awal Ramadan versi pemerintah diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, meskipun kepastian tetap menunggu hasil pemantauan hilal secara langsung.
Muhammadiyah menilai potensi perbedaan tersebut bukan persoalan akidah, melainkan perbedaan teknis dalam implementasi metode dan cakupan keberlakuan. KHGT memberikan kepastian kalender jauh hari sebelumnya karena berbasis hisab global yang bersifat final, sementara pendekatan pemerintah menggabungkan hisab dan verifikasi rukyat dalam batas wilayah Indonesia.
Baca juga: Sambut Ramadan 2026, Budi Santoso Buka Pasar Murah Kemendag, 75 UMKM Ramaikan Lapangan Pejambon
Di tengah dinamika tersebut, berbagai kritik dan masukan terhadap implementasi KHGT dipandang sebagai bagian dari proses ilmiah dan ijtihad yang konstruktif. Dialog yang terbuka diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan sistem kalender Islam yang semakin akurat, terintegrasi, dan memberi kepastian bagi umat.
