ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Penurunan target kinerja sektor ekonomi kreatif dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026 menuai sorotan tajam dari parlemen. Anggota DPR RI, Putra Nababan menilai langkah tersebut berpotensi memunculkan persepsi pesimistis terhadap arah kebijakan ekonomi nasional, terutama di sektor yang selama ini menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (22/1/2026), Putra mengungkapkan kekhawatirannya atas turunnya target nilai ekspor ekonomi kreatif hingga Rp23 triliun serta berkurangnya proyeksi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,34 juta orang pada 2026. Menurutnya, tanpa penjelasan yang terbuka dan komprehensif, angka tersebut berpotensi disalahartikan publik sebagai sinyal melemahnya sektor ekonomi kreatif.

Ia menegaskan bahwa dalam praktik perencanaan bisnis maupun kebijakan publik, target kinerja idealnya disusun secara progresif dan meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penurunan target di awal tahun anggaran dinilai sebagai sinyal yang tidak lazim dan perlu diklarifikasi secara menyeluruh oleh pemerintah.

Putra kemudian membandingkan capaian sektor ekonomi kreatif pada 2025 yang mampu menyerap sekitar 27 juta tenaga kerja dengan nilai ekspor mencapai 29,21 miliar dolar AS. Meski demikian, besarnya serapan tenaga kerja tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja. Ia mengungkapkan bahwa jika dirata-ratakan, pendapatan per pekerja hanya berkisar Rp16 juta per tahun, angka yang dinilai masih sangat rendah.

“Ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif memang padat karya, tetapi nilai tambah yang dinikmati para pelakunya masih minim. Artinya, kita tidak hanya bicara soal jumlah tenaga kerja, tetapi juga kualitas pendapatan yang dihasilkan,” ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga

Selain isu target dan kesejahteraan, Putra juga menyoroti ketimpangan arus investasi antar subsektor ekonomi kreatif. Ia menilai investasi justru lebih deras mengalir ke subsektor berbasis aplikasi dan digital yang relatif minim tenaga kerja, sementara subsektor padat karya seperti kuliner, fesyen, dan kriya belum mendapatkan dukungan investasi yang sepadan.

Menurutnya, arah kebijakan investasi seharusnya tidak semata mengejar pertumbuhan nilai ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial, khususnya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. “Kalau investasi hanya menumpuk di subsektor low labor, maka tujuan ekonomi kreatif sebagai penggerak inklusi dan kesejahteraan akan sulit tercapai,” pungkasnya.