ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Fenomena peralihan profesi perangkat desa menjadi pekerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mengemuka dan mendapat perhatian DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mengungkapkan, di sejumlah daerah perangkat desa memilih meninggalkan jabatannya karena ketidakpastian status dan tunjangan yang dinilai tidak menjamin kesejahteraan.

Menurut Abdul Hadi, perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan di tingkat paling bawah. Namun dalam praktiknya, mereka justru menghadapi persoalan klasik berupa status kepegawaian yang belum jelas serta hak-hak yang kerap tidak menentu. Kondisi tersebut membuat sebagian perangkat desa mencari pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi.

Ia menjelaskan, keluhan itu disampaikan langsung oleh para perangkat desa saat dialog dan kunjungan kerja di daerah. Banyak dari mereka mempertanyakan kepastian status serta skema tunjangan yang hingga kini belum memiliki kejelasan.

“Mereka menyampaikan kepada kami, status kami ini seperti apa? Belum ada kepastian tentang status mereka,” ujar Abdul Hadi.

Situasi tersebut berdampak pada munculnya tren migrasi profesi. Abdul Hadi menyebut, secara perhitungan ekonomi, bekerja sebagai pekerja Program MBG memberikan kepastian pendapatan yang lebih konkret dibandingkan insentif desa yang sering terlambat atau tidak pasti.

Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga

“Sehingga ada yang kemudian pindah menjadi pekerja MBG malah, jadi pindah,” katanya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II ini menilai, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, pemerintahan desa berpotensi terganggu. Kekosongan perangkat desa dapat memengaruhi pelayanan masyarakat, administrasi pemerintahan, hingga pelaksanaan program pembangunan di desa.

Karena itu, Abdul Hadi mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk segera memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi perangkat desa. Ia menegaskan, kejelasan tersebut penting agar aparatur desa dapat bekerja dengan tenang dan tetap konsisten mendukung pembangunan di wilayahnya.