ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Kecelakaan maut yang melibatkan bus PO Cahaya Trans di Simpang Tol Krapyak, Kota Semarang, Senin (22/12/2025) dini hari, menjadi sinyal peringatan keras bagi pemerintah di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Peristiwa tersebut menyoroti kembali persoalan klasik keselamatan transportasi publik, khususnya moda angkutan darat. Di saat yang sama, pemerintah tengah bersiap menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat yang diproyeksikan mencapai 119,5 juta orang selama periode liburan akhir tahun, dengan Pulau Jawa sebagai wilayah tujuan dan lintasan terpadat.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai kecelakaan di Tol Krapyak tidak boleh dipandang sebagai insiden tunggal semata. Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sistem transportasi nasional, terutama dalam aspek keselamatan dan kelayakan operasional armada.

“Ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi peringatan dini bagi semua pihak. Dengan pergerakan masyarakat yang sangat masif, negara tidak boleh lengah, apalagi memberi toleransi terhadap kelalaian sekecil apa pun,” kata Huda dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Huda mendesak Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait untuk segera memperketat pengawasan seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. Namun, ia menekankan bahwa angkutan bus perlu mendapat perhatian khusus karena menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat selama musim liburan.

Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga

Menurutnya, pemeriksaan keselamatan atau ramp check harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten terhadap seluruh armada bus yang melayani angkutan Nataru. Ia mengingatkan agar tidak ada kendaraan yang secara teknis tidak layak jalan tetap dioperasikan demi mengejar keuntungan di tengah tingginya permintaan penumpang.

“Jangan sampai bus yang seharusnya sudah tidak layak justru tetap beroperasi. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar target setoran,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.

Selain kondisi kendaraan, faktor manusia juga dinilai tak kalah krusial. Huda menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kesehatan dan jam kerja pengemudi bus. Ia menilai kelelahan akibat jam kerja berlebihan sering kali menjadi pemicu kecelakaan, terutama pada periode libur panjang.

Untuk itu, ia meminta adanya pemeriksaan kesehatan rutin bagi awak bus di terminal-terminal utama serta pengawasan ketat terhadap manajemen waktu kerja pengemudi. “Sopir harus dipastikan dalam kondisi prima dan bebas dari pengaruh zat berbahaya. Tidak boleh ada pemaksaan kerja di luar batas kemampuan fisik manusia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Huda mengingatkan bahwa titik-titik rawan seperti simpang tol, jalur padat, dan kawasan wisata perlu mendapatkan pengamanan ekstra. Ia mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan pengelola jalan tol guna meminimalkan risiko kecelakaan selama arus libur Nataru.

Baca juga: Dorong Revitalisasi Total Wisata Guci, Abdul Fikri Faqih Usulkan Akses Gratis Pancuran 13 untuk Dongkrak Ekonomi Warga

“Keselamatan jutaan warga yang bermobilitas adalah tanggung jawab negara. Jangan sampai momentum liburan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi tragedi akibat lemahnya pengawasan transportasi publik,” pungkasnya.